Era Pasca Kemerdekaan

AGRESI  MILITER  BELANDA  I

Perselisihan pendapat akibat perbedaan penafsiran dalam melaksanakan Perjanjian Linggarjati menimbulkan konflik antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 27 Mei 1947, Belanda mengeluarkan nota berupa ultimatum yang harus dijawab pemerintah Indonesia dalam waktu 14 hari, karena tidak mencapai kesepakatan terhadap nota tersebut maka pada tanggal 21 Juli 1947, tengah Malam Belanda melancarkan serangan keseluruh daerah republik Indonesia. Operasi yang di beri label “aksi polisional” ini merupakan agresi yang dikenal dengan Agresi Militer I. 

Pasukan-pasukan belanda bergerak ke Jakarta dan Bandung untuk menguasai Jawa Barat, dan dari Surabaya untuk menguasai Madura dan wilayah Jawa Timur, serta satu pasukanlagi untuk memduduki Semarang. Di Sumatra pasukan Belanda berusaha menguasai perkebunan-perkebunan disekitar Medan. Instalasi minyak dan batubara di Palembang dan sekitarnya juga diserang dan dikuasai. Pasuka TNI memutuskan mundur ke pedalaman sambil menjalankan taktik bumi hangus dan taktik gerilia. Sistem wehrkreise diterapkan dengan menggantikan sistem pertahanan liner.

Dengan taktik itu, Belanda hanya mampu bergerak di kota-kota dan jalan raya. Sementara wilayah lainnya dikuasai sepenuhnya oleh TNI. Walaupun dengan kemampuan teknik sangat terbatas, TNI Angkatan Udara mulai berperan aktif dalam perang melawan Belanda. Dengan bermodalkan pesawat tua peninggalan Jepang, yang terdiri dari sebuah pesawat pengebom Guntai dan dua buah pesawat pemburu Cureng, dan penerbangan AURI terlibat dalam beberapa serangan udara terhadap Belanda. Pada tanggal 29 Juli 1947, ketiga pesawat yang berpangkalan di Maguwo Yogyakarta ini terlibat pertempuran di Ambarawa, Salatiga dan Semarang.

AGRESI MILITER  BELANDA  II

Situasi dalam negeri Indonesia yang sedang memberantas PKI dimanfaatkan oleh Belanda. Pada tanggal 18 Desember 1948 malam, Dr Beel memberitahukan kepada delegasi RI dan Komisi Tiga Negara (KTN) bahwa Belanda tidak lagi terikat dan tidak mengakui perjanjian Renville. Keesokan harinya, Belanda melancarkan agresi militer yang kedua kalinya. Sasaran Belanda langsung ditujukan untuk menguasai ibu kota RI di Yogyakarta. Denagn taktik perang kilat, Belanda juga menyerang wilayah RI lainnya. Serangan diawali dengan terjunnya pasukan payung di Pangkalan Udara Maguwo (Adisucipto) dan pengebomam beberapa tempat di Yogyakarta. 

Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil menguasai Ibu kota RI. Pimpinan tertinggi negara dan beberapa pejabat tinggi, seperti Presiden, wakil presiden, kepala staf angkatan udara, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan oleh Belanda. Presiden Sukarno diasingkan ke Parapat (Sumatra Utara) kemudian ke Bangka. Wakil Presiden Mohammad Hatta dibuang ke Bangka. Pada saat pasukan Belanda menyerang kota Yogyakarta, kabinet sempat bersidang di Istana Presiden pada pagi hari tanggal 19 Desember 1948. Sidang memutuskan bahwa bila terjadi sesuatu kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran Rakyat yang sedang berada di Bukittinggi untuk membentuk Pemerintahan Darurat RI (PDRI).