Sejarah Kelas XII IPS

BAB I

PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945 DAN PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

A. UPAYA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

1. BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945 pemerintah pendudukan Jepang di bawah pimpinan Letjen Kumakici Harada mengumumkan pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai ( BPUPKI ) untuk menghadapi situasi kritis. Susunan anggota pengurusnya adalah 1 orang ketua 2 orang ketua muda dan 60 orang anggota. BPUPKI mulai bersidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 untuk merumuskan dasar Negara dan UUD.Akhirnya pada tanggal 22 Juni 1945 lahirlah Piagam Jakarta.

Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI melaksanakan sidang yang kedua untuk menerima laporan dari ketua panitia ( Soekarno ) yang terdiri dari 3 keputusan yaitu :

a. Pernyataan Indonesia merdeka

b. Pembukaan UUD

c. Batang Tubuh UUD

2. PPKI

Setelah BPUPKI selesai melaksanakan tugasnya, maka Jepang segera membubarkannya dan membentuk PPKI ( Dokuritsu Junbi Iinkai ) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang berjumlah 21 orang dan tanpa sepengetahuan Jepang ditambah 6 orang anggota sehingga PPKI sudah diambil alih sebagai alat perjuangan rakyat Indonesia dan bukan semata-mata badan yang dikehendaki Jepang.

Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 kota Hirosima dan Nagasaki dibom atom oleh sekutu, sehingga Jepang bertekuk lutut pada sekutu. Sementara Soekarno, Muhammad Hatta dan Radjiman dipanggil oleh Jenderal Terauchi di Dalat-Vietnam untuk menerima kemerdekaan dari pemerintah Jepang.

B. PROSES PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

Berita penyerahan Jepang terhadap Sekutu tidak bisa ditutup-tutupi lagi, oleh karena itu golongan pemuda mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan namun para golongan tua berpendapat harus dimusyawarahkan dulu dengan PPKI karena merupakan alat perjuangan. Akhirnya tanggal 16 Agustus pagi Bung Karno dan Bung Hatta diculik oleh golongan pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok ( selatan Karawang ).

Jam 12 malam akhirnya mereka ke rumah Laksamana Muda Tadashi Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Rumusan naskah Proklamasi yang asli adalah tulisan tangan Bung Karno dan diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan, seperti kata tempoh diganti tempo, masalah tanggal dan yang menandatangani naskah proklamasi.

C. MAKNA PROKLAMASI BAGI BANGSA INDONESIA

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 hari Jum’at dibacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya dilakukan pengibaran bendera Merah Putih dan sambutan Walikota Soewiryo dan dr Muwardi. Peristiwa besar itu hanya berlangsung selama kurang lebih satu jam dengan penuh khidmat, sekalipun sangat sederhana namun membawa perubahan yang luar biasa dalam kehidupan bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dari belenggu penjajah.

D. PEMBENTUKAN BADAN KELENGKAPAN NEGARA

Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI melakukan rapat yang membahas :

1. Penetapan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945

2. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

3. Pembentukan Badan Komite Nasional sebagai pembantu presiden

Pada tanggal 19 Agustus 1945 PPKI mengadakan rapat lanjutan yang menghasilkan :

1. Penetapan 12 menteri yang membantu tugas presiden

2. Membagi wilayah Indonesia menjadi 8 Propinsi

Untuk menghadapi kekuatan Jepang dan Sekutu pemerintah Indonesia membentuk Badan Kemanan Rakyat ( BKR ) pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berada di bawah wewenang KNIP. Oleh karena datangnya pasukan Sekutu dan NICA yang silih berganti sehingga pemerintah memutuskan dibentuknya Tentara Keamanan Rakyat ( TKR ) pada tanggal 5 Oktober 1945.Pada tanggal 1 Januari 1946 diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat ( TKR ) lalu tanggal 26 Januari berubah menjadi Tentara Republik Indonesia ( TRI ). Untuk menyempurnakan TRI maka pemerintah membentuk Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) tanggal 7 Juni 1947.

BAB II

KONFLIK INDONESIA-BELANDA TAHUN 1945-1949

A. PETA WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA

Setelah Indonesia merdeka tidak berarti Indonesia bebas dari segala bentuk penguasaan asing tapi masih berhadapan dengan Belanda yang ingin mencoba kembali menananmkan kekuasaannya. Belanda menggunakan berbagai macam cara untuk bisa kembali berkuasa seperti, membonceng pada pasukan sekutu dan pembentukan Negara-negara boneka. Pembentukan Negara boneka bertujuan untuk mengepung kedudukan pemerintah Indonesia atau mempersempit wilayah kekuasaan RI. Setiap ada perjanjian selalu diingkari oleh Belanda. Belanda hanya mengakui wilayah RI meliputi Jawa dan Sumatera yang di dalamnya berdiri Negara-negara boneka bikinan Belanda.

B. PERBEDAAN IDIOLOGI DAN STRATEGI DALAM MENGHADAPI BELANDA

Pada tanggal 1 Nopember 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat Politik dengan tujuan agar kedaulatan RI diakui dan agar di Indonesia terbentuk dan berkembang partai Politik.Namun kemauan itu diselewengkan dengan terjadinya pergeseran bentuk pemerintah dari bentuk Kabinet Presidensial ke Kabinet parlementer.Sutan Syahrir terpilih sebagai Perdana Menterinya. Pemerintah Sutan Syahrir berkeinginan mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi bukan dengan kekuatan senjata. Hal inilah yang menimbulkan pro kontra terhadap strategi menghadapi Belanda. Konflik ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk melancarkan Agresi militernya.

C. WILAYAH PENDUDUKAN BELANDA DAN PUSAT-PUSAT KONFLIK INDONESIA-BELANDA DI  BERBAGAI DAERAH

Pada tanggal 15 September 1945 sekutu masuk ke Indonesia dan membonceng NICA ( Belanda ) yang bertujuan untuk menjajah kembali Bangsa Indonesia sehingga terjadi pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, Pertempuran di Sulaswesi Selatan, Peristiwa Merah Putih di Minahasa, Pertempuran Medan Area, 5 Hari di semarang, Puputan Margarana, dsb.

Untuk menghentikan tembak menembak antara RI-Belanda maka mulai 10 Nopember 1946 diadakan perundingan Linggajati (ditanda tangani 25 Maret 1947) yang isinya :

1. Belanda mengakui secara defakto wilayah RI atas Jawa, Sumatera dan Madura

2. RI-Belanda akan membentuk NIS dengan nama RIS

3. RI-Belanda akan membentuk Uni Indonesia-Belanda dan Ratu Belanda sebagai ketuanya.

4. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya 1 Januari 1949.

Ternyata Belanda menghianati isi perjanjian tersebut dan melakukan Agresi Militer I tanggal 21 Juni 1947 sehingga mendapat reaksi PBB. Penghentian tembak menembak dilakukan tanggal 1 Agustus 1947 dan DK PBB membentuk KTN yang anggota-anggotanya :

1. Australia ( Wakil Indonesia ) : Richard Kirby

2. Belgia ( Wakil Belanda ) : Paul Van Zeeland

3. USA ( Penengah ) : Dr. Frank Graham

Anggota KTN tersebut membantu pihak RI-Belanda untuk mengadakan perundingan di atas geladak Kapal Amerika USS RENVILLE ( 8 Desember 1947 ) dan ditandatangani tanggal 17 Januari 1948 yang isinya :

1. Belanda mengakui wilayah RI yang sedang diduduki ( Yogyakarta )

2. TNI harus hijrah ke daerah RI

3. RI merupakan bagian dari RIS

4. Dalam jangka waktu ± 6 bulan sampai 1 tahun akan diadakan pemilu untuk membentuk dewan konstitusi RIS.

Namun tidak semua masyarakat Indonesia menyetujui isi perjanjian tersebut, seperti SM Kartosuwiryo yang mendirikan DI / TII, Pemberontakan PKI Madiun ( Muso ) 1948. Belanda bertekad untuk menghapus RI dan menghancurkan kekuatan TNI. Untuk iti Belanda melakukan Agresi militer II tanggal 19 desember 1948. Belanda menyerbu Yogyakarta dan menawan presiden dan wapres serta pemimpin politik lainnya. Sebelum itu presiden sempat mengirimkan kawat pada Syafrudin Prawiranegara untuk membentuk PDRI di Sumatera. Apabila tidak sanggup maka diserahkan pada Sudarsono, AA Maramis dan LN Palar untuk membentuk pemerintah pelarian RI di India.

Pada tanggal 28 Januari 1948 DK PBB memutuskan penghentian operasi militer Belanda dan para pemimpin RI yang ditawan harus dikembalikan. Pada tanggal 14 April 1949 diadakan perjanjian ROOM ROYEN di bawah pengawasan UNCI ( perubahan dari KTN ) dan pada tanggal 7 Mei 1949 terjadi kesepakatan :

a. Pernyataan Delegasi Indonesia

1. Menghentikan perang gerilya

2. Bekerjasama mengembalikan keamanan

b. Pernyataan Delegasi Belanda

1. Menyetujui pengembalian pemerintahan RI ke Yogyakarta

2. Menghentikan operasi militer serta membebaskan para pemimpin RI dan selekasnya mengadakan KMB

D. HASIL KMB DAN KELANJUTAN KONFLIK INDONESIA-BELANDA

KMB dilaksanakan di DENHAAG ( Negeri Belanda ) pada tanggal 22 Agustus 1949 sd 29 Oktober 1949 dengan hasil keputusan :

a. Belanda menyerahkan kedaulatan RI kepada RIS

b. Antara RIS dan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia- Belanda yang dikepalai oleh ratu Belanda

c. Tentara Belanda akan ditarik mundur dan tentara KNIL akan dibubarkan

d. Masalah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah penyerahan kedaulatan.

Pada tanggal 27 Desember 1949 dilakukan penyerahan kedaulatan oleh Belanda kepada RIS yang wilayahnya bekas kekuasaan Belanda tanpa Irian Barat. Penyerahan kedaulatan dilakukan di tiga tempat antara lain :

a. Amsterdam dilakukan oleh Ratu Belanda kepada PM RIS

b. Yogyakarta dilakukan oleh Pemerintah RI pada pemerintah RIS

c. Jakarta dilakukan oleh Wakil Tinggi Mahkota Belanda kepada RIS

Pembentukan Negara RIS ( 16 negara bagian ) berdasarkan isi KMB ternyata tidak disetujui oleh masyarakat Indonesia dan dengan tegas mereka menuntut dibubarkannya RIS dan kembali pada Negara Kesatuan RI mengingat Bahasa, bendera maupun hari Nasional sama dengan RI. Berdasarkan hasrat dan desakan Rakyat Indonesia maka pada tanggal 17 Agustus 1950 RIS dibubarkan dan dibentuk NKRI dan saat itu juga Konstitusi RIS diganti dengan UUD Sementara RI dan bangsa Indonesia segera memasuki era baru yaitu Demokrasi Liberal.

BAB III

ANCAMAN DISINTEGRASI BANGSA

A. PKI MADIUN 1948

Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuh SI ( Sarikat Islam ) yang mendapat pengaruh ISDV ( Internasionalisme Sosialisme Democratise Vereeniging ) yang didirikan oleh HJFM. Snevliet Dkk pada bulan Mei 1914 di Semarang yang pada bulan Desember diubah menjadi PKI.

Pada tanggal 13 Nopember 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Pada tanggal 18 September 1948 MUSO memimpin pemberontakan terhadap RI di Madiun. Tujuannya ingin mengubah dasar negara Pancasila menjadi dasar negara komunis. Pemberontakan ini menyebarhampir di seluruh daerah Jawa Timur namun berhasil di gagalkan dengan ditembak matinya MUSO sedangkan Semaun dan Dharsono lari ke Rusia.

B. DI/TII

1. JAWA BARAT

Dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo karena tidak setuj terhadap isi perjanjian Renville. Sewaktu TNI hijrah ke daerah RI ( Yogyakarta ) ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan nama Darul Islam ( DI )

2. JAWA TENGAH

Dipimpin oleh Amir Fatah dan Kyai Sumolangu. Selama Agresi Militer Belanda ke II Amir Fatah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya ia beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI/TII.

3. SULAWESI SELATAN

Dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakar. Dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pimpinan APRIS ( Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat ) dan menuntut aga45r Komando Gerilya Sulawesi Selatan ( KGSS ) dimasukkan ke dalam APRIS dengan nama Brigade Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara maka terjadilah pemberontakan tersebut.

4. ACEH

Dipimpin oleh Daud Beureueh Gubernur Militer Aceh, karena status Aceh sebagai daerah Istimewa diturunkan menjadi sebuah karesidenan di bawah propinsi Sumatera Utara. Ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DI/TII. Pemberontakan ini dapat dihentikan dengan jalan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh ( MKRA ).

5. KALIMANTAN SELATAN

Dipimpin oleh Ibnu Hajar, ia menyatakan dirinya bagian dari DI/TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang tertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacauan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati.

C. APRA ( Angkatan Perang Ratu Adil )

Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL. Tujuannya agar pemerintah RIS dan negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundfan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI.

D. ANDI AZIS

Beliau merupakan komandan kompi APRIS yang menolak kedatangan TNI ke Sulawesi Selatan karena suasananya tidak aman dan terjadi demonstrasi pro dan kontra terhadap negara federasi. Ia dan pasukannya menyerang lapangan terbang, kantor telkom, dan pos-pos militer TNI. Pemerintah mengeluarkan ultimatum agar dalam tempo 4 x 24 jam ia harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

E. RMS ( Republik Maluku Selatan )

Pemberontakan ini dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stevenson Soumokil bekas jaksa agung NIT ( Negara Indonesia Timur ). Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikannya pada 25 April 1950. Pemberontakan ini dapat ditumpas setelah dibayar mahal dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto dan Mayor Abdullah.

F. PRRI/PERMESTA

Setelah Pemilu I dilaksanakan, situasi semakin memburuk dan terjadi pertentangan . Beberapa daerah merasa seolah-olah diberlakukan secara tidak adil ( merasa dianaktirikan ) sehingga muncul gerakan separatis di Sumatera yaitu PRRI

( Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia ) dipimpin oleh Kolonel Ahmad Husen dan PERMESTA ( Piagam Perjuangan Rakyat Semesta ) di Sulawesi Utara dipimpin oleh D.J. Somba dan Kolonel Ventje Sumual.

G. G 30 S/PKI

Pada tanggal 30 September 1965 jam03.00 dinihari PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan Komunis-Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain maka diadakan operasi penumpasan :

1. Menginsyafkan kesatuan-keasatuan yang dimanfaatkan oleh PKI

2. Merebut studio RRI dan kantor besar Telkom dipimpin Kolonel Sarwo Edhy Wibowo dari RPKAD

3. Gerakan pembersihan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat langsung maupun yang mendalanginya.

Akhirnya PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan tidak boleh lagi tersebar di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan SK Presiden yang ditanda tangani pengemban Supersemar Ltjen Soeharto yang menetapkan pembubaran PKI dan ormas-ormasnya tanggal 12 Maret 1966.

BAB IV

PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI SERTA PERUBAHAN MASYARAKAT DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

A. PERKEMBANGAN POLITIK DI INDONESIA DALAM UPAYA MENGISI KEMERDEKAAN

1. DEMOKRASI LIBERAL

Pada masa berlakunya Konstitusi RIS ( 1949 ) dan UUDS ( 1950 ) bangsa kita melaksanakan pesta Demokrasi Liberal dengan menggunakan sistem pemerintahan secara parlementer, di mana kepal negara adalah presiden sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab pada Parlemen ( DPR ). Pada masa itu situasi politik tidak stabil karena sering terjadi nya pergantian kabinet dan sering terjadi pertentangan politik di antara partai-partai yang ada. Adapun kabinet yang pernah memerintah antara lain

a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 20 Maret 1951 )

Kabinet ini jatuh karena ada mosi tidak percaya bahwa M. Natsir tidak mampu menyelesaikan masalah Irian Barat dan sering terjadi pemberontakan sehingga muncul gerakan DI/TII, Andi Azis, APRA, RMS dsb.

b. Kabinet Sukiman ( 26 April 1951 – 3 April 1952 )

Masalah yang dihadapinya adanya pertukaran nota antara Menlu Ahmad Subarjo dengan Duber AS Merle Cochran tentang bantuan ekonomi dan militer berdasarkan Mutual Security Act ( MSA ) atau UU kerjasama keamanan.

c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 )

Masalah yang dihadapinya yaitu :

1. Gerakan separatis di Sumatera dan Sulawesi

2. Peristiwa 17 Oktober

3. Peristiwa Tanjung Morawa

d. Kabinet Ali I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 )

Masalah yang dihadapinya yaitu pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi serta pergantian KSAD dari Bambang Sugeng pada Bambang Oetoyo

e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 maret 1956 )

Pada masa ini berhasil melaksanakan Pemilu I dengan 2 periode , tanggal 29 September 1955 memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 memilih anggota Badan Konstituante. Pemilu I ini dimenangkan oleh 4 partai besar yaitu PNI, Masyumi, NU dan PKI.

f. Kabinet Ali II ( 24 Maret 1956 – 14 Maret 1957 )

Masalah yang dihadapinya yaitu timbulnya gerakan anti China dan pemberontakan PRRI/PERMESTA.

g. Kabinet Djuanda

Kabinet ini jatuh karena Badan Konstituante tidak bisa membuat UUD yang baru pengganti UUDS sehingga presiden mengeluarkan Dekritnya tanggal 5 Juli 1959 dan mengumumkan berlakunya Demokrasi Terpimpin.

2. DEMOKRASI TERPIMPIN

Karena Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi :

a. Pembubaran Badan Konstitiante

b. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS

c. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

Sejak saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain :

a. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup

b. Presiden mengangkat MPRS

c. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN

d. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden

e. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR

Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan tindakan antara lain :

a. Dalam Negeri

1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan

politiknya kemudian memecah belah

2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis

Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib

3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran

komunis

b. Luar Negeri

Berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke

negara-negara yang komunis.

B. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KEGAGALAN PENYUSUNAN UUD BARU

Badan Konstituante yang terbentuk hasil pemilu 1955 bertugas merumuskan konstitusi/UUD yang tetap sebagai pengganti UUD Asementara tahun 1950 bersidang pada tanggal 20 Nopember 1956. Ternyata dalam sidangt tersebut diwarnai dengan perdebatan sengit, para anggota Badan Konstituante lebih banyak mementingkan urusan partainya sendiri daripada kepentingan rakyat. Untuk itulah maka pada 21 Pebruari 1957 mengajukan gagasan yang disebut Konsepsi Presiden yang berisi :

a. Demokrasi terpimpin

b. Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua wakil parpol

c. Pembentukan Dewan Nasional yang beranggotakan semua wakil partai politik

Konsepsi ini ditolak oleh beberapa partai seperti Masyumi, NU, PSII, Partai Katolik dan PRI karena lebih banyak didominasi oleh PKI. Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan sidang Badan Konstitante presiden mengumumkan kembali ke UUD 1945 namun jumlah pendukung tidak mencapai KUORUM sehingga situasi tetap tidak menentu. Untuk itulah maka presiden mengeluarkan dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959.

C. KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DENGAN KONDISI EKONOMI NASIONAL DAN DAERAHSAMPAI TAHUN 1965

1. SISTEM EKONOMI LIBERAL

a. Nasionalisasi De Javasche Bank

Sejak tahun 1951 Bangsa Indonesia hanya mengandalkan hasil perkebunan tanpa ditunjang oleh barang ekspor lain sedangkan barang impor semakin bertambah. Untuk itu pemerintah pada masa kabinet Sukiman menasionalisasi Bank milik Belanda menjadi milik Indonesia dengan nama Bank Indonesia. Usaha ini bertujuan untuk mengatasi krisis keuangan saat itu dan untuk menata ekonomi9 ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik.

b. Sistem ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ini merupakan gagasan Dr. Soemitro Djoyohadikusumo yang intinya merupakan suatu kebijakan untuk melindungi pengusaha pribumi namun gagal karena para pegusaha Indonesia lamban dalam usahanya dan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah.

Usaha ini dilanjutkan oleh Menteri Yusuf Wibisono, pengusaha Indonesia diberikan pinjaman modal dengan harapan akan menjadi produsen dan dapat menghemat devisa negara.

Usaha selanjutnya dilakukan oleh Menteri Perekonomian Mr. Iskaq Cokrohadiosuryo yang mengutamakan tumbuh dan berkembangnya pengusaha swasta nasional pribumi.

c. Sistem ekonomi Ali-Baba

Merupakan bentuk kerjasama antara pengusaha pribumi ( Ali ) dan non pribumi ( Baba). Ide inipun mengalami kegagalan karena pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dan pengusaha pribumi hanya diperalat untuk mempermudah mendapatkan kredit.

2. SISTEM EKONOMI PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

a. Devaluasi mata uang

Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 100,00 menjadi Rp. 100,00 dan Rp. 500,00 menjadi Rp. 50,00, sementara yang di bawah Rp. 100,00 tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.

b. Menekan laju inflasi

Dalam upaya membendung aju inflasi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun 1959 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan pereknomian negara.

c. Melaksanakan pembangunan nasional

Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( DEKON ) di Jakarta.Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi berdikari.


  1. makasih…

    T-T ribetnya ambil IPC…
    makasih…

  2. pak knp contoh soal – soal untuk sejarah kelas XII IPS pada ringkasan materi yang bapak sajikan g ada??
    tolong di kirimkan soal nya lengkap dunk pak..

  3. kirimin semua materi kls 3 ips dun,cekalian jawabanya,
    cozx aku butuh bgt nie,boleh g ka,please
    mohon pertolonganya

    • untuk soal kelas 3 IPS bisa di lihat di ” bank soal sejarah ” cuman belum ada jawabannya,ntar kamu cari sendiri jawabannya khan sekalian bisa buat belajar, anyway thanks atas kunjungannya ya

  4. mohon ditampilkan hasil power point untuk tugas-tugas sejarah, terima kasih

  5. Trims. banyak atas materi ajarnya,

  6. wow it’s wonder full
    i like it

  7. lengkap bizzzzzzzzzzz

    thx ya ommmmm

  8. pak bisa bantu saya gak tentang macam-macam kebijakan apa saja yang diterapkan pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Megawati, Abdurrahman Wahid, dan SBY serta keunggulan dan kelemahan sistem pemerintahannya thanks before @_@

    • KEBIJAKAN MASA HABIBIE :
      – kebebasan dalam menyampaikan pendapat ( UU Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum)
      – Pemisahan antara POLRI – TNI
      – Dicabutnya SIUPP ( Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers)
      KELEMAHAN :
      – Pada masa pemerintahannya, legitimasinya sangat lemah karena dia dianggap sbg penerus Soeharto sehingga banyak di goyang oleh aksi demo
      – Kebijakan referendum bagi TIm-tim merupakan salah satu kelemahan dari Habibie, karena akibat yang timbul adalah TIM-TIM lepas dari Indonesia
      KEBIJAKAN MASA MEGAWATI:
      – menaikan harga BBM TDL dan telpon
      KELEMAHAN :

      – pada masanya, megawati melakukan kebijakan menjual aset-aset negara ( Misal TELKOM) sehingga kepemilikan sebagian jatuh ke tangan asing
      – Lepasnya pulau Sipadan – Ligitan merupakan salah satu kegagalan yang sangat besar dari pemerintahan megawati
      KEBIJAKAN MASA GUS DUR :
      – mencabut UU tentang tapol-napol, sehingga orang-orang yg ditahan masa orba karena terjerat kasus subversi bisa bebas
      – mengakomodir kepentingan penduduk non pribumi (cina) sehingga banyak seni yang berbau Cina bisa tampil lagi seperti Barongsai, yang sempat dilarang masa Orde Baru
      KELEMAHAN :
      – Gus duru dipandang kurang tegas karena banyak orang yang membisiki di sekitarnya
      – skandal BULLOGATE dan BRUNEIGATE merupakan peristiwa yang sangat besar sehingga Gus Dur di turunkan ditengah jalannya pemerintahan

  9. pak tlg beri saya materi power point untuk kelas x,xi,dan xii

  10. silahkan buka “mgmpsejarahma.wordpress.com” terus klik “multimedia sejarah”

  11. Trimakasih atas materinya….wah ketemu priyayi Solo iki.Maturnuwun Mas Rusdi

  12. pak.. bisa memuat materi sejarah kelas XII ipa? terimakasih banyak pak. saya sangat membutuhkan materi tersebut.

  13. pak tolong minta materi tentang perkembangan ekonomi, keuangan, dan politik pada tahun 1959-1969 donk pak .

    makasih yah sebelumnya

  14. Bapak terimakasih atas blog yg bapak buat… sangat berguna untuk membantu tugas sejarah saya.

  15. febria ayu lestari

    saya mau tanya ciri-ciri yang merupakan masa pemisah antara manusia purba dengan manusdia modern saat ini?

    • Pemisahnya ( antara mausia pruba dengan manusia modern) adalah zaman neozoikum karena pada zaman ini muncul manusia purba jenis homo sapiens atau sering dikenal manusia yang cerdas (modern), karena manusia purba jenis ini telah memiliki ciri-ciri seperti kita bahkan kalau boleh saya katakan kita ( manusia modern) adalah manusia jenis HOMO SAPIENS

  16. TOLONG DITAMPUIL KAN SMUA SEJARAH” YG AD DIINDONESIA INI DAN KHUSUSNYA RMS ITU PEMBRONTAKAN REPUBLIK MALUKU SELATAN

  17. bambang widiyanto

    mantap materinya

  18. Masalah yg dihadapi konstituante adalah:
    a. para anggota tidak ahli
    b. terlalu banyak partai
    c. tidak ada batas waktu
    d. partai partai kecil tidak dapat bersuara
    e. partai partai mendominasi perdebata.
    yg mana yg bener pak..
    mkasih y pak.

  19. makasih,pembahasanya menarik

  20. the great teacher bapak rusdi, semangat mencerdaskan anak bangsa dan mengajar sejarah dengan mengasyikan ya bapak rusdi :)

  21. apa yang perlu kita lakukan dalam pengajaran sejarah agar menjadi menarik serta upaya dalam pembentukan karakter siswa bisa kita lakukan?

    • perlu menggunakan metode pembelajaran yang tidak “biasa” ( silahkan lihat tulisan saya di Blog ini, terutama tentang metode pembelajaran sejarah interaktif. semoga bermanfaat.

  22. thax kak bwt materix…. berguna bgt bwt aku…

    • sama-sama, sukses selalu buat Ika …

      • malam pak ,, saya mau tanya nie .. sebutkan beberapa pelaranggan persiden pada masa demokrasi terpimpin .. pllis beri jawaban

      • pelanggarannya banyak dhani antara lain :
        1. mengangkat sebagai presiden seumur hidup
        2. membuka poros Jakarta-Peking, Jakarta-Soviet, yang berarti Indonesia sudah condong ke Komunis padahal politik luar negeri Indonesia BEBAS dan AKTIF
        3. MPR kedudukannya dibawah presiden, padahal Presiden adalah mandataris MPR
        4. Menciptakan konsep NASAKOM
        itulah beberap pelanggaran pada masa demokrasi terpimpin. semoga bermanfaat

  23. punya BSE kelas XII IPS Sejarah pak…tolong di link disini

  24. gan klo materi kelas 12 yang di UNASkan ad nggak LEngkap klo bs,,,

    thanxs,

  25. tlong pak klo bs materi sejarahny dlm bntuk power point

  26. Terima kasih banyak Pak atas tulisannya. Saya sangat senang sekali, apalagi kalau diurutkan dengan SK-KDnya. Sekali lagi salam hormat dan terima kasih.

  27. saya haturkan terimakasih atas ilmu dan kemudahan saya dalam pelajaran sejarah, wass

  28. assalamualaikum wr. wbr..

    terima kasih sekali atas materi sejarahnya bapak…….

    salam hormat dan terima kasih……

    wassalamualaikum wr. wbr…..

  29. tolong keluarkan konfrontasi ekonomi yang pertama dan kedua

  30. Terima kasih banyak pak, atas pemaparan materi sejarah…

  31. singkat padat jelas , thanks .. izin copas buat belajar om :B

  32. ooom ajarin saya sejarah dong

  33. ooom bisa masukin sejarah pembrontakan nkri doooooooooooong!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  34. pak tolong bantu dong, apa sih kelemahan perekonomian diera megawati

  35. Request : Kabinet Kabinet sekitar pasca kemerdekaan dong :D
    besok udah mid semester nih.. tolong yaa pak .. makasih :D

    • 1. Presidensial (2 September 1945 – 14 November 1945)
      2. Sjahrir I (14 November 1945 12 Maret 1946)
      3 Sjahrir II ( 12 Maret 19462 Oktober 1946 )
      4 Sjahrir III ( 2 Oktober 1946-3 Juli 1947 )
      5 Amir Sjarifuddin ( I3 Juli 194711 November 1947)
      6 Amir Sjarifuddin II ( 11 November 194729 Januari 1948 )
      7 Hatta I ( 29 Januari 19484 Agustus 1949 )
      * Darurat 19 Desember 194813 Juli 1949
      8 Hatta II ( 4 Agustus 194920 Desember 1949)

  36. pak tolong ceritain tentang kehidupan manusia purba di luar Indonesia donk,, saya pengen tau..

  37. Pak aku minta tolong,,
    Aku minta soal” uraian yang agak sulit dan menarik sebanyak-banyaknya, tentang materi bab I dan II yang diatas tadi.. msala’e besok ada tugas disuruh buat soal-soal uraian.,!
    Tolong secepatnya ya..
    Terima kasih

    • Jelaskan langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi kesulitan
      ekonomi pada awal kemerdekaan melalui program Gerakan Benteng !
      2. Ceritakanlah kembali peristiwa heroik yang pernah terjadi di Surabaya yang dikenal
      sebagai peristiwa 10 Nopember !
      3. Jelaskan latar belakang munculnya gerakan reformasi mahasiswa dalam
      menggulingkan Orde Baru !
      4. Jelaskan latar belakang munculnya Perang Dingin di dunia yang diawali oleh
      negara-negara adi kuasa !
      5. Jelaskan sebab-sebab runtuhnya Uni Soviet !
      6. Sebutkan faktor yang mendorong munculnya perang dingin !
      7. Apa yang di maksud dengan KGB, CIA, Mosaad dan BIN itu ?
      8. Sebutkan secara umum penyebab runtuhnya Uni Soviet !
      9. Apa yang mendorong rakyat Jerman Timur berintegrasi dengan rakyat Jerman Barat !
      10. Bulan September 1978 atas prakarsa Jimmy Carter , PM Israel Menachem Begin dan Presiden Mesir Anwar Sadat menyepakati persetujuan Camp David. Sebutkan isi pokok persetujuan tersebut !

  38. Pak,, kok soalnya kyaknya yang nyambung dari mteri bab I dan II, hanya soal no. 1 saja.. Soal 2-10 itu nyambung jga ta dengan bab I dan II…,
    Tlong dong pak carikan lgi yang lebih apik..
    Trims

  39. pak saya boleh minta alamat emailnya??

  40. kak bagus bangett nihh blog, bisa ngebantu anak buat belajar
    makasiihh yaa kak :D

  41. ribt bget bljr ipz
    d srh itulh ini lh.
    cpe dech

  42. pa, kalo yang perbedaan pemerintahan dari masa pemerintahan habibie sampai sekarang apa aja ya pa? mohon bantuannya pa

    • a. Pemerintahan BJ. Habibie
      Pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden Republik Indonesia yang ketiga B.J. Habibie membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet itu terdiri atas 16 orang menteri, dan para menteri itu diambil dari unsur-unsur militer (ABRI), Golkar, PPP, dan PDI.
      Dalam bidang ekonomi, pemerintahan Habibie berusaha keras untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia antaranya :
      • Merekapitulasi perbankan
      • Merekonstruksi perekonomian Indonesia.
      • Melikuidasi beberapa bank bermasalah.
      • Manaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat hingga di bawah Rp.10.000,-
      • Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang di syaratkan oleh IMF.
      Presiden Habibie sebagai pembuka sejarah perjalanan bangsa pada era reformasi mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan serta merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum yang akan diselenggarakan di bawah pemerintahan Presiden Habibie merupakan pemilihan umum yang telah bersifat demokratis. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto. Kemudian, Presiden Habibie juga mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen. Hal-hal yang dilakukan pada masa pemerintahan Habibie :
      1. Bidang Ekonomi
      Untuk menyelesaikan krisis moneter dan perbaikan ekonomi Indonesia, BJ Habibie melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
      a) Melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit Pengelola Aset Negara
      b) Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah
      c) Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dollar hingga di bawah Rp. 10.000,00
      d) Membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
      e) Mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF
      f) Mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan yang Tidak Sehat
      g) Mengesahkan UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

      2. Bidang Politik
      a) Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik
      b) Membebaskan narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas dan Mochtar Pakpahan
      c) Mencabut larangan berdirinya serikat-serikat buruh independen
      d) Membentuk tiga undang-undang yang demokratis yaitu :
      (1) UU No. 2 tahun 1999 tentang Partai Politik
      (2) UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu
      (3) UU No. 4 tahun 1999 tentang Susduk DPR/MPR
      e) Menetapkan 12 Ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi yaitu :
      (1) Tap MPR No. VIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap No. IV/MPR/1983 tentangReferendum
      (2) Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. II/MPR/1978 tentang Pancasila sebagai azas tunggal
      (3) Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pencabutan Tap MPR No. V/MPR/1978 tentang Presiden mendapat mandat dari MPR untuk memiliki hak-hak dan Kebijakan di luar batas perundang-undangan
      (4) Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang Pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal hanya dua kali periode
      12 Ketetapan MPR antara lain :
      a. Tap MPR No. X/MPR/1998, tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelematan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara
      b. Tap MPR No. XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
      c. Tap MPR No. XIII/MPR/1998, tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia
      d. Tap MPR No. XV/MPR/1998, tentang penyelenggaraan Otonomi daerah
      e. Tap MPR No. XVI/MPR/1998, tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi
      f. Tap MPR No. XVII/MPR/1998, tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
      g. Tap MPR No. VII/MPR/1998, tentang perubahan dan tambahan atas Tap MPR No. I/MPR/1998 tentang peraturan tata tertib MPR
      h. Tap MPR No. XIV/MPR/1998, tentang Pemilihan Umum
      i. Tap MPR No. III/V/MPR/1998, tentang referendum
      j. Tap MPR No. IX/MPR/1998, tentang GBHN
      k. Tap MPR No. XII/MPR/1998, tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden/mandataris MPR dalam rangka menyukseskan dan pengamanan pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila
      l. Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, tentang pencabutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
      3. Bidang Pers
      Dilakukan pencabutan pembredelan pers dan penyederhanaan permohonan SIUPP untuk memberikan kebebasan terhadap pers, sehingga muncul berbagai macam media massa cetak, baik surat kabar maupun majalah.

      4. Bidang Hukum
      Pada masa Pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi
      hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat. Tindakan yang dilakukan
      oleh Presiden Habibie untuk mereformasi hukum mendapatkan sambutan baik dari berbagai
      kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukannya mengarah kepada tatanan
      hukum yang ditambakan oleh masyarakat.Ketika dilakukan pembongkaran terhadap berbagai
      produk hukum atau undang-undang yang dibuat pada masa Orde Baru, maka tampak dengan
      jelas adanya karakter hukum yang mengebiri hak-hak. Selama pemerintahan Orde Baru, karakter
      hukum cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Sedangkan hukum ortodoks lebih
      tertutup terhadap kelompok-kelompok sosial maupun individu didalam masyarakat. Pada hukum
      yang berkarakter tersebut, maka porsi rakyat sangatlah kecil, bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Oleh karena itu, produk hukum dari masa pemerintahan Orde Baru sangat tidak mungkin untuk dapat menjamin atau memberikan perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia (HAM),berkembangnya demokrasi serta munculnya kreativitas masyarakat.

      5. Bidang Hankam
      Di bidang hankam diadakan pembaharuan dengan cara melakukan pemisahan Polri dan ABRI.

      6. Pembentukan kabinet
      Presiden BJ Habibie membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan yang terdiri atas 16 menteri, yang meliputi perakilan dari ABRI, Golkar, PPP, dan PDI.

      7. Kebebasan Menyampaikan Pendapat
      Pada masa pemerintahan Habibie, orang bebas mengemukakan pendapatnya di muka umum. Presiden Habibie memberikan ruang bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat-rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi. Namun khusus demonstrasi, setiap organisasi atau lembaga yang ingin melakukan demonstrasi hendaknya mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan menentukan tempat untuk melakukan demonstrasi tersebut. Hal ini dilakukan karena pihak Kepolisian mengacu kepada UU No. 28 tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “ untuk kepentingan umum, pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri”.
      Namun ketika menghadapi para pengunjuk rasa, pihak kepolisian sering menggunakan pasal yang berbeda-beda, walaupun mereka melakukan aksi unjuk rasa secara bersamaan. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pengunjuk rasa, pemerintah bersama DPR berhasil merampungkan perundang-undangan yang mengatur tentang unjuk rasa atau demonstrasi yaitu UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum. Adanya undang-undang tersebut menunjukkan pemerintah memulai pelaksanaan sistem demokrasi yang sesungguhnya, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengemukakan apa yang diinginkannya. Namun sayangnya, UU itu belum memasyarakat atau belum disosialisasikan dalam kehidupan masyarakat. Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat yang ingin menyampaikan tuntutan, dapat berjalan dengan baik dan aman.

      8. Masalah Dwi Fungsi ABRI
      Ada beberapa perubahan yang muncul pada masa pemerintah Habibie yaitu :
      a) Jumlah anggota ABRI yang duduk di MPR dikurangi, dari 75 orang menjadi 38 orang
      b) Polri memisahkan diri dari ABRI dan menjadi kepolisian negara sejak tanggal 5 Mei 1999
      c) ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan laut dan
      Angkatan Udara


      b. Pemerintahan Abdurrahman Wahid ( Gus Dur)

      Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR berhasil memilih Presiden Republik Indonesia yang ke-4 yaitu KH. Abdurrahman Wahid dengan wakilnya Megawati Soekarnoputri. Pada masa pemerintahan Gus Dur, ada beberapa persoalan yang dihadapi yang merupakan warisan dari pemerintahan Orde Baru yaitu :
      1) Masalah praktik KKN yang belum terselesaikan
      2) Pemulihan ekonomi
      3) Masalah BPPN
      4) Kinerja BUMN
      5) Pengendalian Inflasi
      6) Mempertahankan kurs rupiah
      7) Masalah jejaring pengamanan sosial ( JPS)
      8) Masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama
      9) Penegakan hukum dan penegakan Hak asasi manusia (HAM)

      Pembaharuan yang dilakukan pada masa Pemerintahan Gus Dur adalah :
      1) Membentuk Kabinet Kerja
      Untuk mendukung tugas dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari, Gus Dur membentuk kabinet kerja yang diberi nama Kabinet Persatuan Nasional yang anggotanya diambil dari perwakilan masing-masing partai politik yang dilantik pada tanggal b28 Oktober 1999. Di dalam Kabinet Persatuan Nasional terdapat dua departemen yang dihapuskan, yaitu Departemen Sosial dan Departemen Penerangan.
      2) Bidang Ekonomi
      Untuk mengatasi krisis moneter dan memperbaiki ekonomi Indonesia, dibentuk Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang bertugas untuk memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dewan Ekonomi nasional diketuai oleh Prof. Dr. Emil Salim, wakilnya Subiyakto Tjakrawerdaya dan sekretarisnya Dr. Sri Mulyani Indraswari.
      3) Bidang Budaya dan Sosial
      Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antarumat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Hak itu dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :
      a) Keputusan Presiden No. 6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No. 6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka seperti misalnya pertunjukan Barongsai.
      b) Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.
      Disamping pembaharuan-pembaharuan di atas, Gus Dur juga mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai Kontroversial dengan MPR dan DPR, yang dianggap berjalan sendiri, tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kontroversial dari berbagai kalangan yaitu :
      1) Pencopotan Kapolri Jenderal Polisi Roesmanhadi yang dianggap Orde Baru.
      2) Pencopotan Kapuspen Hankam Mayjen TNI Sudradjat, yang dilatarbelakangi oleh adanya pernyataan bahwa Presiden bukan merupakan Panglima Tinggi.
      3) Pencopotan Wiranto sebagai Menkopolkam, yang dilatarbelakangi oleh hubungan yang tidak harmonis dengan Gus Dur.
      4) Mengeluarkan pengumuman tentang menteri Kabinet Pembangunan Nasional yang terlibat KKN sehingga mempengaruhi kinerja kabinet menjadi merosot.
      5) Gus Dur menyetujui nama Irian Jaya berubah menjadi Papua dan mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora.
      Puncak jatuhnya Gus dur dari kursi kepresidenan ditandai oleh adanya Skandal Brunei Gate dan Bulog Gate yang menyebabkan ia terlibat dalam kasus korupsi, maka pada tanggal 1 Februari 2006 DPR-RI mengeluarkan memorandum yang pertama sedangkan memorandum yang kedua dikeluarkan pada tanggal 30 Aril 2001. Gus Dur menanggapi memorandum tersebut dengan mengeluarkan maklumat atau yang biasa disebut Dekrit Presiden yang berisi antara lain :
      1) Membekukan MPR / DPR-RI
      2) Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
      3) Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru
      Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidk dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuaran hokum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.

      c. Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
      Presiden Megawati Soekarno Puteri dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2001, yang merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Ia merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Pembaharuan yang dilakukan sebagian besar di bidang ekonomi dan politik, sebab pada pemerintahannya, masalah yang dihadapi kebanyakan merupakan warisan pemerintahan Orde Baru yaitu masalah krisis ekonomi dan penegakan hukum. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Megawati yaitu :
      Gambar 13. Megawati Sukarno Puteri
      1) Bidang Ekonomi
      Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Megawati yaitu :
      a) Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 milyar US$ yang merupakan warisan Orde baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US$ 34,66 milyar.
      b) Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930.
      c) Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00.
      d) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang.
      e) Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan.
      f) Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

      2) Bidang Politik
      a) Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu :
      1. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.
      2. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
      Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya.
      b) Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.

      d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
      Pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI yang ke-6. Ia merupakan calon dari Partai Demokrat. Adapun perubahan dan pembaharuan yang dilakukan adalah :
      1) Bidang Ekonomi
      a) Untuk menutup hutang Paris Club sebesar US$ 136,6 milyar, Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan kebijakan yang berupa menambah hutang ke CGI sebesar US$ 3,4 milyar.
      b) Peningkatan ekspor yang naik mencapai 15,08 persen.
      c) Pada tanggal 19 Desember 2004 menaikkan harga-harga “BBM mewah” yang dialokasikan untuk dana pendidikan dan menutup hutang luar negeri.
      d) Melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Megawati dan berhasil menekan inflasi sebesar 0,56 %.
      e) Meningkatkan harga indeks saham gabungan.
      f) Mengandalkan pembangunan infrastruktur missal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi.
      g) Meningkatkan kampanye antikorupsi, mengeluarkan Keppres percepatan penindakan korupsi, dan melakukan tindakan konkret.

      2) Bidang Politik
      a) Memantapkan penghapusan dwi fungsi ABRI
      b) Ratusan pejabat yang melakukan korupsi ditahan di Nusa Kambangan
      c) Susilo Bambang Yudhoyono memperpanjang darurat sipil dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM di Helsinki dengan perantara Crisis Management Initiative pimpinan Martti Ahtisari.
      Persoalan yang dihadapi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah munculnya berbagai bencana alam, seperti Tsunami di Aceh, Gempa di Yogyakarta, dan banjir yang terjadi di pulau Jawa maupun di luar Jawa. Di samping itu, juga munculnya gerakan-gerakan sosial seperti GAM, RMS, dan pertikaian antarkelompok agama.

  43. pak mau minta materi tentang kelebihan dan kekurangan pemrintahan megawati…
    terimakasih

    • Pemerintahan Megawati Soekarnoputri
      Presiden Megawati Soekarno Puteri dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2001, yang merupakan presiden pertama wanita di Indonesia. Ia merupakan presiden pertama peletak dasar ke arah kehidupan demokrasi. Pembaharuan yang dilakukan sebagian besar di bidang ekonomi dan politik, sebab pada pemerintahannya, masalah yang dihadapi kebanyakan merupakan warisan pemerintahan Orde Baru yaitu masalah krisis ekonomi dan penegakan hukum. Ada beberapa perubahan yang dilakukan Megawati yaitu :
      Gambar 13. Megawati Sukarno Puteri
      1) Bidang Ekonomi
      Untuk mengatasi masalah ekonomi yang tidak stabil, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan Megawati yaitu :
      a) Untuk mengatasi utang luar negeri sebesar 150,80 milyar US$ yang merupakan warisan Orde baru, dikeluarkan kebijakan yang berupa penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar, sehingga hutang luar negeri dapat berkurang US$ 34,66 milyar.
      b) Untuk mengatasi krisis moneter, Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebesar US$ 930.
      c) Kurs mata uang rupiah dapat diturunkan menjadi Rp 8.500,00.
      d) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menekan nilai inflasi, dikeluarkan kebijakan yang berupa privatisasi terhadap BUMN dengan melakukan penjualan saham Indosat sehingga hutang luar negeri dapat berkurang.
      e) Memperbaiki kinerja ekspor, sehingga ekspor di Indonesia dapat ditingkatkan.
      f) Untuk mengatasi korupsi, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

      2) Bidang Politik
      a) Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui dua periode yaitu :
      1. Periode pertama untuk memilih anggota legislatif secara langsung.
      2. Periode kedua untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung.
      Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara langsung artinya rakyat langsung memilih pilihannya.
      b) Pemerintahan Megawati berakhir setelah hasil pemilu 2004 menempatkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang. Hal ini merupakan babak baru pemerintahan di Indonesia dimana Presiden dan Wakil Presiden terpilih dipilih langsung oleh rakyat.

  44. MEnurut saya pak materi yang anda tulis tersebut menarik dan bagus
    kalau boleh usul pak materi peristiwa rengas dengklok juga ditulis karena peristiwa yang paling bersejarah karena kaum muda sangat berperan dalam mendesak kemerdekaan
    makasih

  45. pak, minta soal sejarah kelas xii donk yang pilihan ganda. 20 soal aja besrta jawabannya

  46. pak tolong jelaskan apa saja kebijakan yang dilakukan oleh kabinet – kebinet pada saat demokrasi liberal…
    dan hal – hal yang dilakukan
    dan sebab – sebab jatuhnya ???
    tolong kirim ke e-mail saya!!
    sebelumnya terimakasih banyaakkk

  47. pak mw tnya…
    upaya mengisi kemerdekaan oleh para pejuang dan mahasiswa pada masa proklamasi hingga sekarang
    trimakasih
    tlong kirim ke email saya…

  48. makasih banyak ya pak,,,
    bermanfaat bangeeettt :)

  49. pak saya mau taxk !!
    mengapa PNI menentang kolonialisme, imperialisme, serta mengadakan kerja sama belanda ?
    trima kasih pak sebelumnya

  50. pak apa sebab kegagalan pertempuran antara Indonesia dengan belanda?

  51. thank`s ea ommmmb.,.,.,.,.,…, Me so can study with enjoyyyyyyyyyyyyyyyyyy

  52. Pak kenapa ddlam materi yang bapak sajikan di XII tidak terdapat maklumat pemerintahan

  53. pak mau tanya faktor penyebab megawati selalu kalah oleh gusdur dalam pemilu apa si?
    mohon bantuan secepatnya pak trima kasih pak

  54. Makasih pak guru sangat bermanfaat bagi siswa kayak saya

  55. Pak saya mau tanya
    apa saja kebijakan jepang selama berada di indonesia…..
    Tolong ya pak saya butuh banget penjelasannya dari bapak…

    • Kebijakan jepang di Indonesia antara lain :
      A. Bidang Ekonomi
      Perluasan areal persawahan
      Pengawasan pertanian dan perkebunan : 40 % untuk petani, 30 % dijual kepada pemerintah dengan harga sangat murah, dan 30% diserahkan ke “lumbung desa”.
      Pemerintah Jepang hanya mengijinkan dua jenis tanaman perkebunan, yaitu karet dan kina karena berhubungan dengan kepentingan perang.
      Setiap penduduk harus menyerahkan kekayaannya kepada pemerintah Jepang untuk kepentingan perang. Rakyat harus menyerahkan barang-barang berharga (emas dan berlian), hewan, bahan makanan kepada pemerintah Jepang.
      Pembentukan Jawa Hokokai (Kebaktian Rakyat Jawa) dan Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian)
      B.Bidang Pemerintahan
      Pelaksanaan pemerintahan atas wilayah Indonesia dipegang oleh 2 angkatan perang, yaitu angkatan darat (Rikugun) dan angkatan laut (Kaigun).

      Semua bagian wilayah militer ini berada di bawah komando Panglima Besar Tentara Jepang untuk wilayah Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon.
      Pembagian 3 wilayah kekuasaan :
      Jawa dan Madura dengan pusatnya di Batavia (kekuasaan Rikugun)
      Daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu dengan pusatnya di Singapura (kekuasaan Rikugun)
      Daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian (kekuasaan Kaigun)
      C. Bidang Militer
      Jepang berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintah Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan Sekutu.
      Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi militer.
      D. Bidang Sosial
      Pembentukan Tanarigumi (Rukun Tetangga /RT). Untuk mempermudah pengawasan dan pengerahan penduduk.
      Romusha (pengerahan tenaga kerja). Pada awalnya bersifat sukarela, tetapi kemudian dilaksanakan secara paksa. Bahkan, setiap desa diwajibkan untuk menyediakan tenaga dalam jumlah tertentu.
      Tenaga romusha dikirim ke beberapa daerah di Indonesia, bahkan ada yang dikirim ke Malaysia, Myanmar, Serawak, Thailand, dan Vietnam.
      Pendidikan.
      Sekolah Dasar (Gokumin Gakko) diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama enam tahun.
      Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu: Shoto Chu Gakko (SMP) dan Chu Gakko (SMA).
      Jenis sekolah lainnya :
      Sekolah Pertukangan (Kogyo Gakko),
      Sekolah Teknik Menengah (Kogyo Sermon Gakko),
      Sekolah Guru yang dibedakan menjadi tiga tingkatan. Sekolah Guru dua tahun (Syoto Sihan Gakko), Sekolah Guru empat tahun (Guto Sihan Gakko), dan Sekolah Guru dua tahun (Koto Sihan Gakko).
      Penggunaan Bahasa Indonesia.
      Tahun 1942, pemerintah pendudukan Jepang melarang penggunaan Bahasa Belanda dan digantikan dengan Bahasa Indonesia. Bahkan, pada tahun 1943 semua tulisan yang berbahasa Belanda diganti dengan tulisan berbahasa Indonesia.
      Bahasa Indonesia tidak hanya sebagai bahasa pergaulan, tetapi menjadi bahasa resmi pada instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.
      E. Bidang Politik
      Membentuk organisasi2 massa sebagai upaya menarik simpati rakyat Indonesia, antara lain :
      – PUTERA
      – Jawa Hokokai
      – Gerakan 3A
      – MIAI, dll

  56. pak mau nanya nehh mengapa pd awal kemerdekaan ,pemerintah indonesia blm membentuk tentara nasional?

    • INI JAWABAN SAYA : mengapa Indonesia setelah proklamasi tidak membentuk tentara nasional karena saat itu kita masih dalam STATUS QUO ( Belum ada perpindahan kekuasaan dari Jepang yang kalah dalam PD II kepada Sekutu), artinya posisi kita saat itu berada di bawah kekuasaan SEKUTU. Sehingga saat kita membentuk TENTARA NASIONAL akan memancing masuknya kekuatan asing ( SEKUTU) yang saat itu belum masuk ke Indonesia. Itu jawaban saya. semoga bermanfaat

  57. pak tolong pak saya sangat butuh penjelasan dari bapak?

  58. MKSH sebelumny

  59. wah nyesel baru tau sekarang blog ttg sejarah lengkap gini :( besok mau ujian ttg perkembangan masyarakat indonesia pada masa orde baru + indonesia pada masa reformasi
    butuh ringkasannya pak :(

  60. kebetulan belum sempat diupload tapi materinya saya ada, kalau mau korespondensi silahkan kirim ke email rusdihistory@gmail.com

  61. pak saya mau nanya tntang, perubahan sosial dan budaya rakyat indonesia pada awal kemerdekaan………………..

  62. pak coba jelaskan peristiwa mana saja dan jelaskan kejadiaan yang menjadikan indonesia sebagai media dalam perang dingin?????

  63. pak boleh minta ringkasan mteri klas XII IPS semester 2

  64. pak, saya dapet soal sejarah bwt snmptn, boleh g nanya yg g tw ke bapak???soalnya banyak yg gtw :(

  65. Maaf pak mau tanya, lembaga2 ekonomi pada masa awal kemerdekaan Indonesia (1945-1950) apa saja ya? terimakasih…

    • 1. Gunting Syafruddin ( 20 Maret 1950) :Memotong nilai mata uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp 2,5 ke atas

      2. Nasionalisasi De Javasche Bank : Mengambil alih bank Belanda ( De Javasche Bank ) menjadi milik Indonesia dengan Presidennya Mr. Syafruddin Prawiranegara ( Direktur BI yang pertama)
      3. Sistem Ekonomi Gerakan Benteng ( 1950 – 1953)
      Dicetuskan oleh Dr. Sumitro Djojohadikusumo
      Tujuan : Melindungi pengusaha-pengusaha pribumi
      Cara : Memberi bantuan kredit kepada kurang lebih 700 pengusaha pribumi
      Hasil : Gagal, karena bantuan kredit digunakan untuk kepentingan konsumsi

      4. Sistem Ekonomi Ali – Baba •Dicetuskan oleh menteri Perekonomian Mr. Iskak Tjokrohadisuryo
      •Tujuan : Memajukan pengusaha pribumi
      •Cara : Mengadakan kerjasama dengan pengusaha Cina
      •Hasil : Kurang maksimal karena pengusaha pribumi kalah saing dengan pengusaha Cina

      5.Pinjaman Nasional ( Juli 1946)•Dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir. Surahman
      •Cara : Pemerintah “meminjam” uang kepada rakyat yang akan dimasukkan ke tabungan negara dalam waktu 40 tahun
      •Hasil : terkumpul uang Rp 500 Juta
      6. Mengadakan Konferensi Ekonoi ( Februari 1946)
      Hasil :
      1) Bahan makanan diawasi oleh BPPM
      2) Perkebunan diawasi oleh pemerintah
      3) Membentuk badan perencanaan ekonomi ( Planning Board)

      7. Plan Kasimo (Rencana Kasimo). Kasimo adalah Menteri Urusan bahan Makanan Yaitu rencana produksi yang dilakukan dalam waktu 5 tahun. Isi Plan Kasimo :
      1) Transmigrasi penduduk Jawa ke Sumatera antara 10 – 15 tahun
      2) Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul
      3) Menanami tanah-tanah yang terlantar (kosong)
      4) Mencegah penyembelihan hewan pertanian
      8. Melaksanakan RE-RA
      ( rehabilitasi dan rasionalisasi): Suatu usaha untuk mengurangi beban keuangan negara. Caranya dengan mengadakan penghematan pada 2 sektor yaitu:
      •Ekonomi
      •Angkatan perang ( dengan mengurangi jumlah tentara)

  66. pak…minta tolong nih,,,contoh soal-soal sejarah kelas XI,,,kalo bisa yg pilihan ganda,, trims yah…

  67. pak guru tolong posting tntang perang dunia I dan II dong!!! segera ya..:) utk pr nih..hehe…

  68. Pak, bisa jelaskan latar belakang, proses dan akhir terjadinya insiden antara sekutu dengan indonesia?
    penting
    thx

  69. mengapa dalam pelaksanan demokrasi liberal terjadi instabilitas di bidang
    ekonomi ,sosial,keamanan dan politik ..,,??? tolong d jawab ya pak..,

    • karena pada saat itu sistem pemerintahan yang berlaku adalah meniru sistem barat yang tdk sesuai dengan sistem di indonesia, sehingga terjadilah instabiitas dalam berbagai bidang

  70. Pak,sebut kan 16 bank suasta yang ada d indonesia

  71. Pak,sebut kan 16 bank suasta yang ada di indonesia

  72. Pak sebut kan 16 bank suasta yang ada di indonesia

  73. Damfak positif dan negatif dari krisis kepercayan

  74. Sebut kan 16 bank swasta

  75. Pak,tlng cri kn jawaban B.indonesia

  76. Pak,sebut kan lembaga2 Ekonomi

  77. website ini benar-benar membantu saya dalam pengajaran sejarah. terima kasih

  78. saya mau nanya , presiden siapa yg terpilih pada 29 september 1955?

  79. Pak,apa yang di maksud dengan kronologi reformasi dan salah satu contoh nya

  80. Pak,apa yang di maksud dengan sejarah

  81. Pak.kacitau dunk secara ringkaz..
    bagaimana proses pembagian wilayah di dindonesia dan apa tujuannya

  82. pak, kalau tentang kronologi pemberontakan DI/TII di jawa barat, kendala yang di hadapi dan upaya yang di lakukan untuk menumpas DI/TII

    • yang jelas saat itu TNI menghadapi orang2 Islam, sehngga faktor ideologi iniah yang agak menyulitkan dalam penumpasan DI/TII, karena mereka membaur dengan masyarakat bahkan mungkin mereka termasuk tokoh2 ulama setempat

  83. kenapa pada masa demokrasi liberal kabinetnya ganti2 terus ? tolong alasannya

    • karena saat itu situasi belum stabil karena kita menerapkan sistem demokrasi liberal ala barat yang tidak sesuai dengan sistem politik Indonesia. saah satu indikatornya adalah kabinet2nya berumur pendek, penyebabnya adalah adanya MOSI TIDAK PERCAYA dari parlemen / DPR terhadap kabinet yg dipimpin oleh PM. Biasanya yg menjatuhkan adalah partai-partai oposisi.

  84. pak, tolong sumber artikel ini dituls dari buku apa, pengarangnya juga. lengkap ya pak, bwt dftar pustaka. trima kasih :)

  85. Saya ingin bertanya.
    Saya dapat tugas untuk mencari isi perjanjian linggarjati, renville, roem royen, dan KMB, namun harus isi yang ASLI, bukan isi yang sudah dirubah kata-katanya.
    Apa bapak tau isi ASLI yg saya maksud? Kalau tau, tolong dijawab. Terima kasih :)

  86. Pak,blh minta tlng g,k
    penduduk rengasdengklok pada tahun 2008 adalah 50.000 jiwa.jumlah kelahiran 3.000 jiwa,kematian 150 jiwa, imigran 3.800 jiwa dan jumlah emigran 200 jiwa
    tolong bikin kan jalan nya ya pak?

  87. numpang tanya dong pak, apa saja kronologi reformasi itu? dan apa yg menjadi penyebab gerkan reformasi?

  88. Pak,apa yang d maksud dengan normalisasi

  89. Mengapa kekuasaan presiden B.J. tidak dapat bertahan lama

  90. Pak,aku minta tolong,mengapa kekuasan B.j habibie tidak dapat bertahan lama seperti kekuasan prisiden soeharto

  91. Pak tolong aku donk,mengapa kekuasan B.j habibie tidak dapat bertahan lama seperti kekuasan presiden soeharto

    • Karena posisi BJ Habibie saat itu adalah meneruskan pemerinatahan Soeharto yang dijatuhkan oleh Mahasiswa dalam Reformasi 1998, sehingga kedudukannya dianggap kurang Konstitusional oleh MPR ( saat itu )

  92. berikan sejarah dengan benar,
    jangan ikut kata guru/dosen/buku-buku yang terpengaruh oleh penguasa.
    biar sejarah bicara dengan objektif …

  93. mengapa belanda selalu mengulur waktu tentang permasalahan irian barat

  94. Siapa bilang Maluku pemberontak. Kami sudah MERDEKA 25-04-1950 waktu NKRI masih RIS. Sebb NKRI yang membuatkan????

  95. Koreksi
    Perjanjian dari Room Royen:
    1)Pemerintah RI melakukan jabatan dalam suatu daerah residen Yogjakarta.
    2)Belanda menjaminkan aktie militernya & tahan politik di bebaskan tampah syarat apapun.
    3)Belanda tidak akan mendirikan atau mengakui daerah – daerah di dalam wilayah kekua-
    saan RIS.
    4)RI diakui sebagai suatu negara bagian yang di akui duduk di dalam RIS.
    5) KMB segara dilaksanakan.

  96. Koreksi Alifuru : Anda tau RIS Itu Republik Indonesia Serikat, Jadi Maluku Itu Bukan Negara Berdiri Dengan Sendirinya dengan Merdeka tetapi hanya negara bagian di bawah kepimpinan RI, Sama Seperti U.S.A yang mempunyai negara Bagian…
    Ralat : 25 – 04 – 1950 itu bukan tanggal merdeka MALUKU tetapi tanggal pemberontakan RMS ( Republik Maluku Selatan ) yang dipimpin Bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yaitu, Dr. Soumokil !
    Notice : Sebetulnya Pemberontakan yg Terjadi di Indonesia itu seperti hal nya APRA , Pemberontakan Andi Azis , Republik Maluku Selatan , PRRI , PERMESTA, hanya 1 Masalahnya yaitu ” Kurang Harmonisnya antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah ” , Pada Waktu itu !

  97. Sebelumnya maaf pak saya lancang adu argumen di cooment..
    anyway kunjungi blog saya juga yg memuat sejarah juga pak mungkin kita bisa Share tentang Sejarah RI

  98. Terima kasih. saya adalah seorang mahasiswa berasal dari Kuningan Jawa Barat yang sedang menempuh pendidikan di UNG Universitas Negeri Gorontalo. E-mail: rahmatmayulu@gmail.com

  99. Maaf pak jgn panggil saya “pak” saya masih pelajar kelas 3 SMP,
    Mungkin bpk bisa mengkritik / memberi saran pada blog saya demi kemajuan Pendidikan Terutama bidang “Sejarah”
    Karena banyak anak muda sekarang yg menyepelekan tentang sejarah padahal sejarah itu sangat amat penting untuk masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini

    ” Jangan pernah tanyakan apa yang bisa bangsa anda berikan kepada anda, Tapi tanyakan apa yang bisa anda berikan kepada bangsa anda… ” John F. Kennedy”

    • blognya tedy sudah luarr biasa, tapi bagi saya sangat menyenangkan ada anak muda yang “suka” sama sejarah hingga membuat blog sejarah, itu point yang positif buat Tedy, kembangkan dan semoga bisa menyebarkan virus postif ini pada yang lain. Semangat !!!

  100. pak, boleh minta soal+pembahasan sejarah untuk snmptn? materi sejarah untuk snmptn juga boleh.. saya sangat butuh pak.. makasih..

    • sebelumnya saya minta maaf ya Nadia, saya belum punya, tapi coba kamu cari di toko2 buku kumpulan soal SNMPTN beserta pembahasannya, banyak kok tinggal pilih saja

  101. Assalamialaikum maaf mau nanya pak CGI itu apa ya ?

  102. pak, boleh diposting soal2 UAS sejarag gak ?? Please..^^

  103. Pak Rusdi amin pak…
    Karena saya tidak ingin anak muda skarang mengaku orang Indonesia tapi tidak mengetahui tentang sejarah bangsa ini..
    Saya boleh minta email bpk ? barang kali saya ingin menanyakan lebih lanjut di bidang sejarah !

  104. makasih bapak tas ilmunya,,
    alhamdullillah tugas renti selesai bapak….
    namaku renti mahkota ,tinggalku di payakumbuh sumbar,,salam kenal bapak

  105. mw`tanyak`nie`pak…`apakah`yang`membuat`munculnya`separatis`setelah`kemerdekaan/proklamasi…??

  106. thank ya pak,,,ini sangat membantu untuk saya karena lks sejarah ane nggak ada…ni membantu saya untuk belajar sejarah untuk ujian sekolah besok hari senin

  107. pak minta soal” UAS mata pelajaran sejarah jurusan IPS SMA dong . .

  108. syahrida haliyati

    Pak, tolong kasi tau dong. Apa pengertian dan maksud dari konstelasi politik global, ancaman lintas baas, axis of evil, dan negara2 jahat (regue states)…
    Makasih sebelumnya :-)

  109. pak, ijin bertanya.
    sikap warga negara dalam kehidupan di era reformasi seperti apa?
    ciri-ciri kehidupan warga negara di era reformasi?
    urgensi keterbukaan di era reformasi?
    mohon jawabannya ya pak…

    • sikapnya harus bertindak dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai reformasi antara lain keterbukaan, hukum di atas segalanya, non diskriminasi.
      ciri-ciri kehidupan di era reformasi antara lain:
      a. keterbukaan informasi
      b. supremasi hukum
      c. kebebasan pers
      urgensinya : sangat urgen, karena era reformasi mencita-citakan keterbukaan di segala hal

      terima kasih

  110. pa, saya mau bertanya,
    1. pulau apakah yang di jual oleh ibu megawati ?
    2. mengapa ibu megawati menjual pulau tersebut ?
    terima kasih

    • Pulau Sipadan dan Ligitan, bukan dijual tapi saat itu kita bersengketa dengan malaysia tentang kepemilikan pulau tersebut. Malaysia membawa masalah tersebut ke Mahkamah Internasional dan Indonesia kalah. akhirnya kedua pulau tersebut jatuh ke tangan malaysia

  111. Pak saya mau tanya?
    1. nilai apa yang dapat di ambil dari peristiwa, pertempuran di ambarawa, surabaya, bandung lautan api dan pertempuran 5 hari di semarang?
    2. Nilai apa yang dapat di ambil dari perjanjian linggar jati, Renvill, Roem Royen dan KMB?
    3. Bagaimana bisa terjadi pada masa orde lama memiliki sistem Kabinet dengan umur yang pendek?

    Terima Kasih Pak

  112. Pak saya mau tanya?
    1. nilai apa yang dapat di ambil dari peristiwa, pertempuran di ambarawa, surabaya, bandung lautan api dan pertempuran 5 hari di semarang?
    2. Nilai apa yang dapat di ambil dari perjanjian linggar jati, Renvill, Roem Royen dan KMB?
    3. Bagaimana bisa terjadi pada masa orde lama memiliki sistem Kabinet dengan umur yang pendek?

    Terima Kasih Pak

  113. selamat pagi pak…. disini sayang ingin sediktik bertanya, semoga bapak berkenan untuk menjawabnya….

    – bagaimana tanggapan masyarakat desa dan kota berkaitan dengan proklamasi??

    terimakasih sebelumnya pak…

    • secara umum tanggapan mereka sangat senang karena bangsa indonesia telah merdeka, namun seperti diketahui, saat itu media informasi ( koran, radio, dll) sangat terbatas, bahkan hampir tidak ada. sehingga berita tentang proklamasi pun tidak langsung bisa diakses/diketahui oleh mereka.

  114. Terima Kasih pak..,
    blog ini sungguh sangat membantu saya..jadi semangat mau ulangan hari ini :D :)
    sukses terus ya pak.;)

  115. pak mau nanya, kebijakan-kebijakan pada saat demokrasi terpimpin apa saja ?? terimakasih

    • kebijakan masa demokrasi terpimpin:
      A. BIDANG POLITIK
      – menjalankan politik poros, yaitu Indonesia mulai condong ke blok komunis, dibuktikan dengan adanya poros Jakarta-Peking, Jakarta-Hanoi, dll
      B. BIDANG EKONOMI
      -menjalankan kebijakan ekonomi terpimpin, yaitu semua kegiata ekonomi dipegang oleh negara. Hal ini berakibat Kegiatan ekonomi tercampur dengan kegiatan politik
      – adanya politik mercu suar, bentuknya berupa membangun bangunan2 yang berskala besar. seperti stadion senayan, monas, dll. untuk menunjukkan bahwa Indonesia negara yang sangat kuat
      – Kekuasaan MPRS berada di bawah presiden

  116. pak bisa bantuin saya ga tolong cariin persamaan dan perbedaan tentang organisasi pergerakan nasional jaman belanda dan jaman jepang
    please butuh banget tolong ya pak :)

    • persamaan : keduanya sama-sama untuk menarik simpati bangsa Indonesia
      perbedaan : kalau jepang menitikberatkan pada semangat bushido/cinta tanah air, tapi kalau Belanda hanya sekedarnya

  117. BISA CARIIN ITU GAG KEKOSONGAN KAS NEGARA

  118. pak , mw nny donk bidang sosial dalm pemerintahan B.J.habibie dan megawati ap y ????
    thank

    • Masa BJ Habibie
      Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie
      v Pada bidang politik
      Ada berbagai langkah-langkah kebijakan yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie setelah terbentuknya Kabinet Reformasi Pembangunan. Kebijakan politik yang diambil yaitu: dengan dibebaskannya para tahanan politik pada masa Orde Baru, peningkatan kebebasan pers, pembentukan parpol dan percepatan Pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999, penyelesaian masalah Tomor-Timur, pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya, pemberian gelar Pahlawan Reformasi bagi korban Trisakti.
      a) Pembebasan Tahanan Politik
      Secara umum tindakan pembebasan tahanan politik meningkatkan legitimasi Habibie baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini terlihat dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Diantara yang dibebaskan tahanan politik kaum separatis dan tokoh-tokoh tua mantan PKI, yang telah ditahan lebih dari 30 tahun. Amnesti diberikan kepada Mohammad Sanusi dan orang-orang lain yang ditahan setelah Insiden Tanjung Priok.
      Selain tokoh itu tokoh aktivis petisi 50 (kelompok yang sebagian besar terdiri dari mantan jendral yang menuduh Soeharto melanggar perinsip Pancasila dan Dwi Fungsi ABRI).
      Dr Sri Bintang Pamungkas, ketua Partai PUDI dan Dr Mochatar Pakpahan ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan K. H Abdurrahman Wahid merupakan segelintir dari tokoh-tokoh yang dibebaskan Habibie. Selain itu Habibie mencabut Undang-Undang Subversi dan menyatakan mendukung budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Orde Baru.

      b) Kebebasan Pers
      Dalam hal ini, pemerintah memberikan kebebasan bagi pers di dalam pemberitaannya, sehingga semasa pemerintahan Habibie ini, banyak sekali bermunculan media massa. Demikian pula kebebasan pers ini dilengkapi pula oleh kebebasan berasosiasi organisasi pers sehingga organisasi alternatif seperti AJI (Asosiasi Jurnalis Independen) dapat melakukan kegiatannya. Sejauh ini tidak ada pembredelan-pembredelan terhadap media tidak seperti pada masa Orde Baru. Pers Indonesia dalam era pasca-Soeharto memang memperoleh kebebasan yang amat lebar, pemberitaan yang menyangkut sisi positif dan negatif kebijakan pemerintah sudah tidak lagi hal yang dianggap tabu, yang seringkali sulit ditemukan batasannya. Bahkan seorang pengamat Indonesia dari Ohio State University, William Liddle mengaku sempat shock menyaksikan isi berita televisi baik swasta maupun pemerintah dan membaca isi koran di Jakarta, yang kesemuanya seolah-olah menampilkan kebebasan dalam penyampaian berita, dimana hal seperti ini tidak pernah dijumpai sebelumnya pada saat kekuasaan Orde Baru.
      Cara Habibie memberikan kebebasan pada Pers adalah dengan mencabut SIUPP.
      c) Pembentukan Parpol dan Percepatan pemilu dari tahun 2003 ke tahun 1999
      Presiden RI ketiga ini melakukan perubahan dibidang politik lainnya diantaranya mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR.
      Itulah sebabnya setahun setelah reformasi Pemilihan Umum dilaksanakan bahkan menjelang Pemilu 1999, Partai Politik yang terdaftar mencapai 141 dan setelah diverifikasi oleh Tim 11 Komisi Pemilihan Umum menjadi sebanyak 98 partai, namun yang memenuhi syarat mengikuti Pemilu hanya 48 Parpol saja. Selanjutnya tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan Pemilihan Umum Multipartai. Dalam pemilihan ini, yang hasilnya disahkan pada tanggal 3 Agustus 1999, 10 Partai Politik terbesar pemenang Pemilu di DPR, adalah:
      1). Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarno Putri meraih 153 kursi
      2). Partai Golkar pimpinan Akbar Tanjung meraih 120 kursi
      3). Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pimpinan Hamzah Haz meraih 58 Kursi
      4). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan H. Matori Abdul Djalil meraih 51 kursi
      5). Partai Amanat Nasional (PAN) pimpinan Amein Rais meraih 34 Kursi
      6). Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra meraih 13 kursi
      7). Partai Keadilan (PK) pimpinan Nurmahmudi Ismail meraih 7 kursi
      8). Partai Damai Kasih Bangsa (PDKB) pimpinan Manase Malo meraih 5 Kursi
      9). Partai Nahdlatur Ummat pimpinan Sjukron Ma’mun meraih 5 kursi
      10). Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pimpinan Jendral (Purn) Edi Sudradjat meraih 4 kursi
      d) Penyelesaian Masalah Timor Timur
      Sejak terjadinya insident Santa Cruz, dunia Internasional memberikan tekanan berat kepada Indonesia dalam masalah hak asasi manusia di Tim-Tim. Bagi Habibie Timor-Timur adalah kerikil dalam sepatu yang merepotkan pemerintahannya, sehingga Habibie mengambil sikap pro aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaian Timor-Timur yaitu di satu pihak memberikan setatus khusus dengan otonomi luas dan dilain pihak memisahkan diri dari RI. Otonomi luas berarti diberikan kewenangan atas berbagai bidang seperti : politik ekonomi budaya dan lain-lain kecuali dalam hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan serta moneter dan fiskal. Sedangkan memisahkan diri berarti secara demokratis dan konstitusional serta secara terhorman dan damai lepas dari NKRI.
      Sebulan menjabat sebagai Presiden habibie telah membebaskan tahanan politik Timor-Timur, seperti Xanana Gusmao dan Ramos Horta.
      Sementara itu di Dili pada tanggal 21 April 1999, kelompok pro kemerdekaan dan pro intergrasi menandatangani kesepakatan damai yang disaksikan oleh Panglima TNI Wiranto, Wakil Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan Uskup Baucau Mgr. Basilio do Nascimento. Tanggal 5 Mei 1999 di New York Menlu Ali Alatas dan Menlu Portugal Jaime Gama disaksikan oleh Sekjen PBB Kofi Annan menandatangani kesepakan melaksanakan penentuan pendapat di Timor-Timur untuk mengetahui sikap rakyat Timor-Timur dalam memilih kedua opsi di atas. Tanggal 30 Agustus 1999 pelaksanaan penentuan pendapat di Timor-Timur berlangsung aman. Namun keesokan harinya suasana tidak menentu, kerusuhan dimana-mana. Suasana semakin bertambah buruk setelah hasil penentuan pendapat diumumkan pada tanggal 4 September 1999 yang menyebutkan bahwa sekitar 78,5 % rakyat Timor-Timur memilih merdeka. Pada awalnya Presiden Habibie berkeyakinan bahwa rakyat Timor-Timur lebih memilih opsi pertama, namun kenyataannya keyakinan itu salah, dimana sejarah mencatat bahwa sebagian besar rakyat Timor-Timur memilih lepas dari NKRI. Lepasnya Timor-Timur dari NKRI berdampak pada daerah lain yang juga ingin melepaskan diri dari NKRI seperti tuntutan dari GAM di Aceh dan OPM di Irian Jaya, selain itu Pemerintah RI harus menanggung gelombang pengungsi Timor-Timur yang pro Indonesia di daerah perbatasan yaitu di Atambua. Masalah Timor-Timur tidaklah sesederhana seperti yang diperkirakan Habibie karena adanya bentrokan senjata antara kelompok pro dan kontra kemerdekaan di mana kelompok kontra ini masuk ke dalam kelompok militan yang melakukan teror pembunuhan dan pembakaran pada warga sipil. Tiga pastor yang tewas adalah pastor Hilario, Fransisco, dan dewanto. Situasi yang tidak aman di Tim-Tim memaksa ribuan penduduk mengungsi ke Timor Barat, ketidak mampuan Indonesia mencegah teror, menciptakan keamanan mendorong Indonesia harus menerima pasukan internasional.
      e) Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya
      Mengenai masalah KKN, terutama yang melibatkan Mantan Presiden Soeharto pemerintah dinilai tidak serius menanganinya dimana proses untuk mengadili Soeharto berjalan sangat lambat. Bahkan, pemerintah dianggap gagal dalam melaksanakan Tap MPR No. XI / MPR / 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, terutama mengenai pengusutan kekayaan Mantan Presiden Soeharto, keluarga dan kroni-kroninya. Padahal mengenai hal ini, Presiden Habibie – dengan Instruksi Presiden No. 30 / 1998 tanggal 2 Desember 1998 – telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN. Namun hasilnya tidak memuaskan karena pada tanggal 11 Oktober 1999, pejabat Jaksa Agung Ismudjoko mengeluarkan SP3, yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Soeharto yang berkaitan dengan masalah dana yayasan dihentikan. Alasannya, Kejagung tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan, kecuali menemukan bukti-bukti baru. Sedangkan dengan kasus lainnya tidak ada kejelasan.
      Bersumber dari masalah di atas, yaitu pemerintah dinilai gagal dalam melaksanakan agenda Reformasi untuk memeriksa harta Soeharto dan mengadilinya. Hal ini berdampak pada aksi demontrasi saat Sidang Istimewa MPR tanggal 10-13 Nopember 1998, dan aksi ini mengakibatkan bentrokan antara mahasiswa dengan aparat. Parahnya pada saat penutupan Sidang Istimewa MPR, Jumat (13/11/1998) malam. Rangkaian penembakan membabi-buta berlangsung sejak pukul 15.45 WIB sampai tengah malam. Darah berceceran di kawasan Semanggi, yang jaraknya hanya satu kilometer dari tempat wakil rakyat bersidang. Sampai sabtu dini hari, tercatat lima mahasiswa tewas dan 253 mahasiswa luka-luka. Karena banyaknya korban akibat bentrokan di kawasan Semanggi maka bentrokan ini diberi nama ”Semanggi Berdarah” atau ”Tragedi Semanggi”.
      f) Pemberian Gelar Pahlawan Reformasi bagi Korban Trisakti
      Pemberian gelar Pahlawan Reformasi pada para mahasiswa korban Trisakti yang menuntut lengsernya Soeharto pada tanggal 12 Mei 1998 merupakan hal positif yang dianugrahkan oleh pemerintahan Habibie, dimana penghargaan ini mampu melegitimasi Habibie sebagai bentuk penghormatan kepada perjuangan dan pengorbanan mahasiswa sebagai pelopor gerakan Reformasi.
      v Pada Bidang Ekonomi
      Di dalam pemulihan ekonomi, secara signifikan pemerintah berhasil menekan laju inflasi dan gejolak moneter dibanding saat awal terjadinya krisis. Namun langkah dalam kebijakan ekonomi belum sepenuhnya menggembirakan karena dianggap tidak mjempunyai kebijakan yang kongkrit dan sistematis seperti sektor riil belum pulih. Di sisi lain, banyaknya kasus penyelewengan dana negara dan bantuan luar negeri membuat Indonesia kehilangan momentum pemulihan ekonomi. Pada tanggal 21 Agustus 1998 pemerintah membekukan operasional Bank Umum Nasional, Bank Modern, dan Bank Dagang Nasional Indonesia. Kemudian di awal tahun selanjutnya kembali pemerintah melikuidasi 38 bank swasta, 7 bank diambil-alih pemerintah dan 9 bank mengikuti program rekapitulasi.
      Untuk masalah distribusi sembako utamanya minyak goreng dan beras, dianggap kebijakan yang gagal. Hal ini nampak dari tetap meningkatnya harga beras walaupun telah dilakukan operasi pasar, ditemui juga penyelundupan beras keluar negeri dan penimbunan beras.
      v Pada Bidang Manajemen Internal ABRI
      Pada masa transisi di bawah Presiden B.J. Habibie, banyak perubahan-perubahan penting terjadi dalam tubuh ABRI, terutama dalam tataran konsep dan organisatornya.
      Pertimbangan mendasar yang melatarbelakangi keputusan politik dan akademis reformasi internal TNI, antara lain:
      – Prediksi tantangan TNI ke depan di abad XXI begitu besar, komplek dan multidimensional, atas dasar itu TNI harus segera menyesuaikan diri.
      – TNI senantiasa harus mau dan mampu mendengar serta merespon aspirasi rakyat.
      – TNI mengakui secara jujur, jernih dan objektif, sebagai komponen bangsa yang lainnya, bahwa di masa lalu ada kekurangan dan distorsi sebagai konsekuensi logis dari format politik Orba
      ABRI telah melakukan kebijakan-kebijakan sebagai langkah perubahan politik internal, yang berlaku tanggal 1 April 1999. Kebijakan tersebut antara lain: pemisahan POLRI dari ABRI, Perubahan Stat Sosial Politik menjadi Staf Teritorial, Likuidasi Staf Karyawan, Pengurangan Fraksi ABRI di DPR, DPRD I/II, pemutusan hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan parpol yang ada, kometmen dan netralitas ABRI dalam Pemilu dan perubahan Staf Sospol menjadi komsos serta pembubaran Bakorstanas dan Bakorstanasda.
      Perubahan di atas dipandang positif oleh berbagai kalangan sebagai upaya reaktif ABRI terhadap tuntutan dan gugatan dari masyarakat, khususnya tentang persoalan eksis peran Sospol ABRI yang diimplementasikan dari doktrin Dwi Fungsi ABRI.
      Bidang Sosial Di Masa Habibie
      Kerusuhan antar kelompok yang sudah bermunculan sejak tahun 90-an semakin meluas dan brutal, konflik antar kelompok sering terkait dengan agama seperti di Purworejo juni 1998 kaum muslim menyerang lima gereja, di Jember adanya perusakan terhadap toko-toko milik cina, di Cilacap muncul kerusuhan anti cina, adanya teror ninja bertopeng melanda Jawa Timur
      Masa Megawati
      Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain:
      a) Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
      b) Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.
      c) Di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
      § Kebijakan-kebijakan lain pada masa Megawati:
      · Memilih dan Menetapkan
      Ditempuh dengan meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa Bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang.
      · Membangun tatanan politik yang baru
      Diwujudkan dengan dikeluarkannya UU tentang pemilu, susunan dan kedudukan MPR/DPR, dan pemilihan presiden dan wapres.
      · Menjaga keutuhan NKRI
      Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI.
      · Melanjutkan amandemen UUD 1945
      Dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.
      · Meluruskan otonomi daerah
      Keluarnya UU tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran yang berbeda tentang pelaksanaan otonomi daerah. Karena itu, pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah.
      § Masalah yang ada:
      Tidak ada masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati kecuali peristiwa Bom Bali dan perebutan pulan Ligitan dan Sipadan.

  119. pak mau minta materi tentang perang kamboja…….

  120. pak saya mau tanya tentang dampak perang dunia di bidang sejarah tuh apa pak???
    trimakasih atas sebelumnya….

  121. di bidang militer maksudnya pak????

    • akibat di bidang militer adalah munculnya PERANG DINGIN yaitu perang perebutan pengaruh ideologi antara Blok Barat dan blok timur. bentuknya adalah munculnya sistem aliansi/politik mencari kawan. sehingga akan muncul organisasi militer seperti NATO, SEATO, CENTO, ANZUS dan pakta warsawa. selain itu juga terjadi perlombaan senjata nuklir diantara dua blok

  122. pak mau nanya upaya perdamaian di kawasan asia timur itu apa ya??

  123. upaya perdamaian di kawasan timur tengah pak?

  124. Pak Boleh Tanya Gx?
    apa Faktor – Faktor pemberontakan di derah setelah indonesia merdeka ?

  125. Ass. Pa Rusdi izin dowload..

  126. Pak bikinin soal 10 aja dalam 5 detik dari sekarang

    • 1. apakah peristiwa rengasdengklok itu ?
      2. Mengapa terjadi peristiwa rengasdengklok ?
      3. Bagaimana pendapat gol. tua dan gol. muda perihal pelaksanaan proklamasi ?
      4. Siapakah tokoh2 yg terlibat dalam penyusunan naskah proklamasi ?
      5. siapakah yg terlibat dalam pengibaran bendera merah putih setelah prklamasi ?
      6. mengapa setelah proklamsi tdk segera membentuk tentara ?
      7. Bagaimana kondisi ekonomi pasca kemerdekaan ?
      8. Sebutkan faktor2 yg membuat kondisi ekonomi pasca merdeka tdk stabil !
      9. sebutkan program ekonomi pasca kemerdekaan !
      10. Siapakah yang mencetuskan sistem ekonomi gerakan benteng !

  127. pak, ini hanya untuk semester satu saja?

  128. pak penyebab sama tujuan terjadi nya devaluasi mata uang apa yaa? mohon bantuan nya dongggg….
    makasih :)

  129. permisi pak rusdi saya mau tanya
    langkah yang ditempuh iskaq tjokroadisuryo untuk mendorong pengusaha-pengusaha kecil berkembang ?

  130. Pak, Kalo Pemilu 1955 itu apa aja ya pak, saya ingin penjelasannya
    1. 15 – 12 – 1955
    2. 29 -12 – 1955
    3. Partainya apa saja
    4. Isinya

    Saya mohon dijelaskan pak, Sebelumnya terima kasih pak…

  131. yaaa lumayann lengkappp heee sipp dehhh jdi bsa lbih rangkum baca x . … .

  1. Ping-balik: ips kelas VII k 13 | info pendidikan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 1.434 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: